Cimahi Fokus pada Mitigasi Bencana, Perhatikan Kawasan Bandung Utara

CIMAHI – Persoalan banjir dan longsor yang sering melanda Kota Cimahi semakin mendapat perhatian. Salah satu titik sorotan adalah kawasan Bandung Utara (KBU) yang mengalami alih fungsi lahan, yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menegaskan pentingnya mitigasi bencana, terutama di wilayah yang rawan longsor. Ia menyatakan, banyak kejadian longsor disebabkan oleh kondisi Tembok Penahan Tanah (TPT) yang tidak memadai atau area lereng yang tidak dilengkapi dengan TPT yang memadai.

“Misalnya longsor akibat alih fungsi lahan dan faktor lainnya. Ini harus dianalisis lebih mendalam, dan kita harus bersinergi untuk menghadapinya,” ujar Adithia usai apel siaga bencana di Mako BPBD Cimahi, Selasa (11/3/2025).

Adithia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani masalah ini. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat terkait perubahan aturan tata ruang di kawasan tersebut untuk mencegah alih fungsi lahan.

“Kami akan mengikuti pemikiran Gubernur Jawa Barat untuk menjaga alam dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang berisiko bencana,” ucapnya.

Adithia menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah di Cimahi yang berpotensi rawan bencana, terutama di kawasan Bandung Utara, yang memiliki regulasi khusus terkait ketinggian wilayah di atas permukaan laut (Mdpl).

“Setiap wilayah akan kami data untuk mengetahui potensi bencananya. Di kawasan Bandung Utara, ada aturan khusus mengenai Mdpl yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Menurutnya, ada kategori wilayah berdasarkan ketinggian Mdpl yang termasuk dalam kawasan KBU. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi Cimahi, karena sebagian besar wilayahnya memiliki ketinggian Mdpl yang cukup tinggi.

“Banyak wilayah Cimahi yang memiliki ketinggian Mdpl yang cukup tinggi, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Kami akan terus melakukan kajian bersama kepala daerah di wilayah Bandung Raya,” tuturnya.

Pada apel siaga bencana tersebut, hadir pula sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Langkah selanjutnya adalah pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak bencana, terutama di musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Adithia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus selalu diperhatikan.

“Kami harus siap siaga menghadapi bencana yang mungkin terjadi,” tandasnya.